Pendekatan kolaboratif berbasis kampus dianggap lebih efisien dibandingkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar yang memakan biaya triliunan rupiah. Skema yang dirancang meliputi pemetaan kebutuhan infrastruktur, penyusunan model bisnis, edukasi masyarakat, hingga penerapan KKN tematik. Program ini akan melibatkan pemerintah pusat, Pemkot Bandung, serta unsur TNI-Polri untuk penguatan pengawasan, khususnya pada sektor hotel, restoran, kafe, dan pasar tradisional. Penegakan hukum dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh juga disiapkan untuk menjadikan Bandung sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah.
Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas dan Teknologi
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan bahwa Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.507,85 ton sampah per hari, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, terutama sampah organik. Namun, hanya sekitar 21,63 persen sampah yang benar-benar terkelola dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Bandung telah meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) yang merekrut petugas di setiap RW untuk mengedukasi warga dalam memilah sampah dan mengangkut sampah organik. Program ini didukung oleh anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital.
Lebih lanjut, Pemkot Bandung mengintegrasikan sejumlah program lingkungan seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos atau pakan maggot, dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panen digunakan untuk dapur warga, dan sisa dapur kembali dikelola. Target Pemkot Bandung adalah menekan rata-rata produksi sampah warga dari 0,58 kilogram per hari menjadi di bawah 0,4 kilogram per orang per hari.